PALEMBANG - Anggota DPRD Kota Palembang, Firdaus, secara tegas menyoroti kondisi infrastruktur perkotaan yang dinilai kian memprihatinkan, mulai dari semrawutnya kabel utilitas hingga ancaman banjir yang belum kunjung teratasi. Pihak legislatif mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengambil langkah konkret melalui perbaikan menyeluruh guna menjamin keselamatan serta kenyamanan warga di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Permasalahan kabel yang menjuntai tidak beraturan di berbagai sudut jalan protokol maupun pemukiman menjadi perhatian serius. Firdaus menilai kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga menyimpan potensi bahaya yang besar bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Kabel-kabel yang saling melilit tanpa penataan yang jelas seringkali memicu kekhawatiran akan terjadinya arus pendek listrik atau kebakaran.
Menurutnya, penataan kabel utilitas harus menjadi prioritas dalam agenda pembenahan wajah kota. DPRD Palembang melihat perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan penyedia layanan telekomunikasi maupun energi agar tidak asal memasang jaringan. Penataan yang buruk dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap standar keselamatan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pihak swasta.
Selain faktor keselamatan, aspek estetika Palembang sebagai kota metropolitan juga menjadi taruhan. Kabel yang bergelantungan rendah seringkali mengganggu mobilitas kendaraan besar dan merusak keindahan tata ruang yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan untuk merapikan jaringan kabel tersebut ke dalam sistem yang lebih terorganisir, seperti penanaman kabel bawah tanah.
Selain persoalan kabel, masalah banjir yang kerap melanda sejumlah titik di Palembang saat intensitas hujan tinggi juga tidak luput dari sorotan legislatif. Banjir dinilai masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan penanganan dari hulu ke hilir. Firdaus menekankan bahwa perbaikan drainase dan normalisasi sungai tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam sebuah skema perbaikan menyeluruh.
Kondisi drainase yang tersumbat sedimen maupun sampah ditengarai menjadi penyebab utama air meluap ke jalanan dan pemukiman warga. DPRD Palembang mendesak dinas terkait untuk lebih proaktif dalam melakukan pemeliharaan rutin terhadap saluran air, terutama menjelang puncak musim penghujan. Evaluasi terhadap titik-titik rawan banjir harus dilakukan secara berkala agar program penanggulangan tepat sasaran.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang masif di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, diharapkan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pihak DPRD mengingatkan agar setiap izin pembangunan gedung atau perumahan wajib menyertakan sistem drainase yang mumpuni. Tanpa pengawasan ketat, alih fungsi lahan hanya akan memperparah beban daya tampung air di wilayah perkotaan.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, DPRD Kota Palembang mendesak pemerintah kota untuk tidak sekadar melakukan langkah reaktif. Firdaus menyatakan bahwa diperlukan perencanaan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menuntaskan masalah kabel semrawut dan banjir secara permanen. Pengalokasian anggaran yang efektif pada sektor infrastruktur publik menjadi kunci utama perubahan tersebut.
Legislator berharap adanya ketegasan dari pihak eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan di lapangan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan kabel wajib diingatkan untuk melakukan perapian, sementara proyek-proyek pengendalian banjir harus dipastikan berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembenahan ini.
Ke depan, DPRD Kota Palembang akan terus mengawal jalannya perbaikan infrastruktur ini melalui fungsi pengawasan legislatif. Masyarakat diharapkan juga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke saluran air, sembari menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan menyeluruh di seluruh wilayah kota.