PALEMBANG — Penertiban kawasan pasar menyasar tiga titik sekaligus: Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang, dan Pasar Kuto. Persoalan yang mendasari bukan hanya pedagang kaki lima yang menempati badan jalan dan trotoar, tetapi juga parkir liar yang memperparah kemacetan di sekitar pusat perdagangan.
Rapat koordinasi tindak lanjut digelar bersama Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, dan sejumlah pemangku kepentingan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut penataan diarahkan untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi warga.
Mengapa Pasar 16 Ilir Jadi Fokus Pertama
Dari tiga pasar yang ditargetkan, Pasar 16 Ilir mendapat perhatian paling besar. Kawasan ini dinilai paling padat aktivitas PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar, sehingga arus lalu lintas dan fasilitas umum terganggu.
Pemkot Palembang mulai menyiapkan sejumlah alternatif lokasi relokasi. Salah satu yang masuk pertimbangan adalah kawasan Taman Nusa Indah, meski statusnya aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
"Rencana kita ada salah satu opsinya di Taman Nusa Indah, walaupun itu aset Pemerintah Provinsi. Jadi, tentu akan kita koordinasikan terlebih dahulu bagaimana kemungkinan pemanfaatannya," ungkap Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Relokasi Belum Final, Tim Khusus Dikerahkan
Keputusan memindahkan pedagang belum diambil. Pemkot Palembang akan membahasnya lewat tim khusus yang dikoordinasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melibatkan Pemprov Sumsel dan organisasi perangkat daerah terkait.
Ratu Dewa menekankan agar lokasi baru benar-benar layak menampung aktivitas dagang. Kajian mencakup kesiapan tempat hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
"Kita ingin penataan ini dilakukan secara terencana. Jangan sampai pedagang dipindahkan, tetapi lokasi yang disiapkan justru tidak mendukung aktivitas mereka," jelasnya.
Polisi Awasi Potensi Pungli Saat Penertiban
Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah menyatakan kepolisian mendukung penertiban kawasan pasar, khususnya terkait parkir liar dan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. Dugaan praktik pungutan liar selama pelaksanaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
"Kami dari kepolisian siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pungutan liar atau pelanggaran hukum lainnya, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Irwansyah menekankan pendekatan persuasif tetap diutamakan. Pedagang perlu dirangkul dan diberi pemahaman agar kebijakan tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Target: Pasar Tertib Tanpa Memutus Aktivitas Ekonomi
Sinergi Pemkot Palembang, Polda Sumsel, dan Polrestabes Palembang diharapkan mempercepat realisasi penataan tiga pasar. Selain mengurangi kemacetan dan parkir liar, kawasan perdagangan ditargetkan lebih representatif.
Bagi warga, hasil yang dibidik adalah ruang belanja yang nyaman tanpa mengorbankan ketertiban pengguna jalan. Bagi pedagang, kepastian lokasi usaha menjadi syarat utama agar penertiban tidak memutus mata pencaharian.