SUMATERA SELATAN — Pemerintah mengalokasikan Rp90,85 triliun untuk tunjangan guru ASN daerah dan non-ASN sepanjang 2026, terdiri dari Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN. Guru yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memegang sertifikat pendidik menjadi kelompok yang perlu memastikan statusnya agar tunjangan tidak tertunda. Rincian pencairan dan syarat penerima diuraikan Kemendikdasmen melalui kanal resmi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan non-ASN dengan total anggaran Rp90,85 triliun sepanjang 2026. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyebut angka itu terdiri atas dua pos berbeda. Sebanyak Rp70,64 triliun diperuntukkan bagi guru ASN, sedangkan Rp20,21 triliun dialokasikan bagi guru non-ASN.
"Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita," ujar Nunuk di Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026).
Total Rp90,85 triliun terbagi ke dalam dua kelompok penerima. Guru ASN daerah mendapat porsi Rp70,64 triliun, sementara guru non-ASN memperoleh Rp20,21 triliun.
Nunuk menegaskan kenaikan total anggaran bukan berasal dari penambahan nominal pembayaran per penerima. Pemerintah tidak menaikkan besaran tunjangan yang diterima masing-masing guru.
"Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu," katanya.
Berdasarkan penjelasan Kemendikdasmen, kelompok yang berhak memperoleh tunjangan adalah guru yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu. Status kelulusan itu harus dibarengi kepemilikan sertifikat pendidik.
Pertambahan jumlah penerima menjadi faktor utama di balik membesarnya anggaran tahun ini. Semakin banyak guru yang menyelesaikan PPG Guru Tertentu, semakin banyak pula yang masuk daftar penerima tunjangan.
Guru ASN daerah dan guru non-ASN sama-sama tercakup dalam alokasi ini, dengan pos anggaran yang dipisahkan sesuai status kepegawaian. Informasi rinci mengenai kriteria teknis dan verifikasi status dapat diakses melalui kanal resmi Kemendikdasmen.
Kemendikdasmen belum merinci prosedur pengecekan status penerima dalam pengumuman ini. Guru yang ingin memastikan statusnya dapat memantau informasi resmi melalui laman Kemendikdasmen dan kanal Dirjen GTK.
Pastikan data kepegawaian dan sertifikat pendidik sudah tercatat dengan benar di sistem instansi terkait. Ketidaksesuaian data menjadi salah satu penyebab umum tunjangan tertunda.
Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan mekanisme pencairan, guru disarankan merujuk pada pengumuman resmi Kemendikdasmen serta dinas pendidikan di daerah masing-masing.
Pengumuman ini tidak menyebut jadwal pencairan per tahap maupun bank penyalur yang ditunjuk. Alokasi Rp90,85 triliun berlaku untuk periode sepanjang 2026.
Guru yang telah memenuhi syarat disarankan memantau pengumuman lanjutan dari Kemendikdasmen dan dinas pendidikan setempat. Jadwal pencairan biasanya diumumkan menjelang periode pembayaran.
Informasi mengenai bank penyalur dan batas pencairan dapat diakses melalui kanal resmi yang sama, bukan melalui pesan berantai yang tidak jelas sumbernya.
Proses tunjangan guru tidak memungut biaya apa pun. Guru yang dimintai sejumlah uang oleh pihak tertentu dengan janji mempercepat pencairan sebaiknya melaporkan hal itu ke kanal pengaduan resmi Kemendikdasmen.
Verifikasi informasi hanya melalui laman dan akun resmi kementerian serta dinas pendidikan daerah. Jangan menyerahkan data pribadi kepada pihak yang mengaku sebagai petugas penyalur tunjangan.