SUMATERA SELATAN — Bantuan senilai Rp 1 miliar tersebut dipastikan menjadi bentuk kepedulian nyata dari pemerintah daerah di luar NTT yang turut merespons musibah kemanusiaan. Langkah ini diambil di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT.
Penyaluran dana ini bukan sekadar seremonial. Gubernur Sherly Tjoanda secara eksplisit menyerukan semangat solidaritas dan dukungan antarprovinsi, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama, bukan hanya dari pemerintah pusat.
“Solidaritas dan dukungan ini adalah wujud nyata bahwa kita adalah satu keluarga besar Indonesia,” ujar Sherly dalam pernyataan resminya, Selasa (11/6).
Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan respons awal bagi warga yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian akibat getaran gempa.
Selain transfer anggaran, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan mekanisme koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari provinsi lain maupun lembaga kemanusiaan nasional.
Penyaluran dana tanggap darurat ini merupakan salah satu skema tercepat yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk merespons bencana di luar wilayahnya. Biasanya, skema serupa membutuhkan waktu lebih lama karena melalui proses administratif dan rapat paripurna DPRD.
Keputusan ini menarik karena diambil di saat banyak pemerintah provinsi justru menahan belanja akibat efisiensi anggaran. Langkah Maluku Utara menunjukkan prioritas politik yang jelas terhadap isu kemanusiaan di kawasan timur Indonesia.
Belum ada pernyataan resmi mengenai apakah bantuan akan menyusul dalam bentuk lain, seperti pengiriman tim medis atau logistik. Namun, komitmen awal ini menjadi preseden bagi daerah lain untuk mempercepat realisasi bantuan serupa.
Pemerintah pusat melalui BNPB sebelumnya mencatat kerusakan signifikan di sejumlah infrastruktur publik dan rumah warga di NTT. Bantuan dari pemerintah provinsi lain seperti Maluku Utara menjadi tambahan penting bagi anggaran negara yang dikerahkan untuk penanganan pascabencana.