SUMATERA SELATAN — Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja memperingatkan bahwa spionase siber terhadap Indonesia kini bergeser dari penyadapan telepon konvensional ke penetrasi rantai pasok teknologi pemerintah. Serangan Advanced Persistent Threat (APT) yang didukung negara disebut menjadi ancaman utama karena mampu mengekstraksi big data strategis secara terstruktur. Peringatan ini muncul saat infrastruktur digital pemerintah semakin menjadi target operasi intelijen asing.
Ardi menilai arsitektur ancaman global telah berevolusi jauh melampaui metode penyadapan sinyal telepon. Aktor ancaman tidak lagi sekadar mendobrak sistem keamanan secara langsung, melainkan menyusup bertahap melalui perangkat, perangkat lunak, dan komponen teknologi yang dipakai pemerintah.
Mengapa Rantai Pasok Jadi Titik Lemah
Menurut Ardi, celah keamanan dapat muncul dari rantai pasok pengadaan teknologi atau supply chain compromise. Metode ini membuat serangan lebih sulit dideteksi karena penetrasi berlangsung halus dan bertahap, bukan lewat pembobolan sistem yang kasat mata.
Setelah memperoleh akses, pelaku berpotensi mengekstraksi informasi strategis dalam jumlah besar atau big data secara terstruktur. Infrastruktur digital pemerintah dinilai rentan karena perannya vital dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan informasi strategis.
Ancaman APT dan Spionase Dukungan Negara
Ardi menyebut Advanced Persistent Threat (APT) sebagai salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. APT merupakan serangan siber yang dilakukan secara persisten untuk mempertahankan akses ke sistem target dalam jangka waktu tertentu.
Operasi semacam ini kerap berkaitan dengan state-sponsored cyber espionage, yakni kegiatan spionase siber yang didukung negara. Karena itu, Ardi menilai ancaman tersebut memerlukan perhatian serius dari penyelenggara negara.
Firewall Saja Tidak Cukup
Ardi mengimbau pemerintah tidak hanya mengandalkan pengadaan perangkat keamanan seperti firewall. Penguatan keamanan perlu mencakup audit perangkat teknis, pengawasan rantai pasok teknologi, pertukaran informasi ancaman, serta kemampuan mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan di bidang intelijen dan keamanan siber. Pendekatan pertahanan siber, kata Ardi, harus bergeser dari pola pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah insiden terjadi.
Sebagai gantinya, sistem pertahanan perlu dibangun lebih antisipatif dan prediktif. "Arsitektur ancaman global telah berevolusi jauh melampaui metode penyadapan sinyal telepon konvensional," ujar Ardi dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET.
Teori Gunung Es Ketidaktahuan
Ardi menyoroti kelemahan mendasar yang menurutnya terus berulang. Kerentanan arsitektur informasi dibiarkan bersembunyi di balik apa yang disebut ICSF sebagai Teori Puncak Gunung Es Ketidaktahuan (Iceberg of Ignorance) di kalangan penyelenggara negara.
"Kelemahan mendasar ini terus berulang karena kita membiarkan kerentanan arsitektur informasi bersembunyi di balik apa yang disebut oleh Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) sebagai Teori Puncak Gunung Es Ketidaktahuan (Iceberg of Ignorance) di kalangan penyelenggara negara," pungkasnya.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor, peringatan ini relevan karena rantai pasok teknologi tidak hanya menyangkut instansi pemerintah. Perusahaan yang memasok perangkat atau perangkat lunak ke sektor publik berpotensi menjadi pintu masuk penetrasi jika tata kelola keamanannya lemah. Pengawasan vendor dan audit komponen teknologi menjadi prasyarat yang semakin sulit diabaikan.