SUMATERA SELATAN — Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai lonjakan harga minyak dunia dari US$ 65 menjadi US$ 110 per barel pada 2026 memperkuat urgensi percepatan transisi energi nasional. Defisit bahan bakar Indonesia yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari membuat ekonomi rentan terhadap gejolak pasar global.
Paragraf pembuka: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan agenda keberlanjutan bukan sekadar urusan iklim, melainkan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, ia menyoroti bagaimana konflik di Timur Tengah dan hambatan di Selat Hormuz mengerek harga minyak bumi secara signifikan sepanjang tahun ini.
Menurut Anindya, konsumsi bahan bakar Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600.000 barel per hari. Selisih itulah yang membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk menutup kebutuhan dalam negeri.
Harga Minyak Global Melonjak, Defisit Energi Jadi Sorotan
Anindya memaparkan harga minyak bumi pada 2026 melonjak dari US$ 65 per barel menjadi US$ 110 per barel. Kenaikan tersebut turut dipicu hambatan pelayaran tanker di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia.
"Ketergantungan inilah yang membuat kita rentan ketika harga global berfluktuasi," kata Anindya dalam forum tersebut.
Kondisi itu dinilai menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Anindya melihat percepatan elektrifikasi, peningkatan skala energi terbarukan, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar impor sebagai jalan keluar yang harus segera ditempuh.
Butuh Investasi Rp13.000 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan 8 Persen
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyebut Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam lima tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Angka itu, menurut Rosan, lebih besar dari total investasi yang ditarik Indonesia dalam 10 tahun terakhir jika digabungkan. "Untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam 5 tahun," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Rosan menegaskan ketahanan energi, industrialisasi, dan hilirisasi telah ditempatkan di pusat agenda pembangunan. Indonesia juga tetap berkomitmen mencapai emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan para mitra.
Realisasi Investasi dan Peran Danantara
Realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari US$ 120 miliar, naik 12,7 persen secara tahunan, dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada enam bulan pertama 2026, investasi tercatat US$ 61 miliar atau setara Rp 1.087 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan, dengan 1,45 juta lapangan kerja baru.
"Industri hilirisasi kini menyumbang sekitar 30% dari total investasi kita dan terus tumbuh pesat, didorong oleh investor domestik maupun internasional," kata Rosan.
Sebagai CEO Danantara, Rosan menyatakan lembaganya memobilisasi modal ke sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia. Proyek hilirisasi yang didukung Danantara senilai sekitar Rp225 triliun telah melakukan groundbreaking pada Juli tahun ini.
ISF 2026 Jadi Ruang Pertemuan Pemangku Kepentingan
Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 berlangsung pada 6-7 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, mengusung tema "Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World". Forum tahun keempat ini menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam lebih dari 20 sesi pleno dan tematik.
Hari pertama membahas "Powering Low-Carbon Growth", sedangkan hari kedua mengangkat tema "Enabling a Resilient & Liveable Future". Ketua Pelaksana ISF 2026 Rachmat Kaimuddin mengatakan pertumbuhan hijau perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat.
Penutup: Bagi Indonesia, transisi energi bukan lagi pilihan jangka panjang semata, melainkan kebutuhan mendesak di tengah defisit bahan bakar yang masih lebar. Skala investasi yang dibutuhkan menunjukkan bahwa percepatan energi terbarukan hanya bisa terwujud jika pemerintah, dunia usaha, dan investor bergerak bersama.
