MUSI BANYUASIN — Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet mendorong pembinaan bagi pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembinaan menjadi bagian dari upaya menata kegiatan ekonomi di kawasan Hindoli agar manfaat sumber daya alam menjangkau masyarakat setempat.
Peninjauan kawasan dilakukan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, dan Pertamina. Penataan turut melibatkan Polres Musi Banyuasin, pemerintah kabupaten, serta TNI.
Di kawasan dengan ribuan sumur minyak masyarakat tersebut, penerapan standar pengelolaan dan keselamatan kerja belum merata. Pembenahan diarahkan untuk mengurangi ancaman terhadap lingkungan, keselamatan pekerja, dan keamanan warga.
Pemerintah daerah dan pihak terkait menyepakati prioritas tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Kewajiban mengutamakan warga setempat tetap berlaku bagi pemilik sumur yang berasal dari luar kabupaten.
Arah kebijakannya adalah memperluas peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga Muba. Pemkab juga menginginkan kegiatan usaha di sekitar sumur ikut mendapat pembinaan, termasuk UMKM yang terlibat dalam perekonomian kawasan.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet.
Kapolda Sumsel menekankan larangan bekerja pada malam hari. Pertimbangannya mencakup potensi kecelakaan akibat gas yang bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan.
Kelelahan pekerja juga menjadi alasan perlunya pengaturan waktu operasional. Pengawasan harus mencakup kondisi tenaga kerja dan kepatuhan terhadap standar keselamatan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang.
Menurut Rony, pengelolaan yang tidak tertib dapat memunculkan persoalan sosial dan gangguan keamanan. Karena itu, pembenahan aktivitas sumur perlu berjalan bersama upaya perlindungan lingkungan.
Pendataan menjadi bagian lain yang dibenahi. Pekerja maupun pihak berkepentingan yang beraktivitas di kawasan sumur harus mempunyai identitas dan tercatat dengan jelas.
Pencatatan diperlukan agar pengawasan terhadap orang yang masuk kawasan lebih terarah. Tujuannya mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab beraktivitas di lingkungan operasional.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa kepolisian berkoordinasi dengan pemda, TNI, SKK Migas, dan Pertamina. Kerja bersama diarahkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan kegiatan masyarakat.
Rony menyebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar penataan. Menurutnya, aturan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pengelolaan diharapkan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah. Kesepahaman antarpihak diperlukan agar pelaksanaannya mengikuti aturan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Toha juga meminta pemilik sumur mematuhi kesepakatan penataan. Pembangunan fasilitas diharapkan lebih teratur sehingga kawasan tidak semrawut.
Pengelolaan dan penyaluran minyak belum dapat dilepaskan dari proses persetujuan. Persetujuan titik sumur sudah menjadi bagian proses berjalan, sementara dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan masih menjadi tahapan penting.
Pembagian hasil juga perlu dilakukan secara transparan. Setiap pihak harus memahami hak, kewajiban, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, berharap Hindoli dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Sasaran penataannya mencakup keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, kesejahteraan warga, serta pencegahan persoalan sosial dan kecelakaan kerja.