PALEMBANG — Herman Deru menyampaikan pandangan itu seusai Fun Run HUT ke-15 Partai Nasdem di halaman DPRD Sumsel, Minggu (8/11/2026). Menurut Gubernur, besaran subsidi disesuaikan dengan kebutuhan operasional LRT.
"Kalau transportasi perintis memang disubsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," ujar Deru.
Deru menegaskan LRT Sumsel merupakan aset Pemerintah Pusat yang pengoperasiannya dipegang PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebagian besar pendapatan KAI berasal dari Sumsel, sehingga wajar bila KAI turut menyisihkan pendapatannya untuk menyubsidi LRT.
Angka timpang itu diungkap Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau LRT Sumsel, Kamis (5/11/2026). Penerimaan tiket tidak sampai seperlima dari biaya listrik bulanan.
"Biaya listriknya saja sekitar Rp 8 miliar per bulan, sementara pendapatannya hanya Rp 1,2 miliar per bulan," kata Bambang.
Rendahnya pendapatan sejalan dengan sepinya penumpang. Dalam peninjauan dari Stasiun Bandara, Bambang mendapati penumpang hanya mengisi sekitar dua persen dari kapasitas angkut. Padahal nilai investasi proyek ini hampir Rp 12 triliun.
Bambang menilai kondisi tersebut tidak adil. Manfaat LRT dinikmati warga Palembang dan Sumsel, tetapi beban biayanya dipikul uang rakyat dari seluruh Indonesia.
Karena itu, ia meminta Pemprov Sumsel dan Pemko Palembang tidak hanya menjadi penonton. Gubernur dan wali kota didorong menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik.
Langkah lain yang disarankan: menghidupkan kawasan komersial di sekitar 13 stasiun untuk menambah pendapatan, serta mempercepat penyediaan angkutan pengumpan (feeder) dari permukiman dan pusat ekonomi ke stasiun.
Bambang juga menegaskan PT KAI tidak akan sanggup menutup kekurangan biaya operasional jika dukungan pusat dikurangi tanpa kontribusi daerah. Jika pemda tidak mengambil peran, ia akan mendorong kekurangan operasional Rp 300 miliar dibebankan ke APBD Provinsi.
Di sisi lain, Pemprov Sumsel mendorong aparatur sipil negara (ASN) memakai transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan. Pemerintah tidak mewajibkan moda tertentu.
Namun hari yang ditetapkan untuk gerakan itu bertepatan dengan jadwal kerja dari rumah (WFH), sehingga dampaknya belum terlihat.
"Kebetulan hari yang ditunjuk itu sekarang WFH, jadi mungkin tidak terlihat. Kita pikirkan untuk mengubah harinya," kata Deru.