PALEMBANG — Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan capaian inflasi tahunan Sumsel sebesar 2,55 persen (yoy) pada September 2026. Angka itu sedikit menurun dari 2,60 persen (yoy) pada Agustus 2026. Sementara inflasi nasional justru naik menjadi 3,28 persen (yoy) dari sebelumnya 3,19 persen (yoy).
“Capaian pengendalian inflasi tersebut menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) yang relatif terkendali secara baik di Regional Sumatera maupun Nasional,” ujar Bambang.
Secara bulanan, inflasi Sumsel terutama didorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Beras menyumbang 0,14 persen, cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, dan pisang 0,01 persen.
Kenaikan harga beras terjadi seiring meningkatnya harga di tingkat produsen dan distributor. Pemicunya, harga gabah naik dampak stok bahan baku di penggilingan yang semakin terbatas dan kenaikan biaya pengemasan. Adapun kenaikan harga hortikultura merupakan dampak musim kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas. Harga telur ayam ras naik karena biaya pakan meningkat.
Memasuki Oktober 2026, tekanan inflasi diprakirakan cenderung meningkat. Potensi gangguan pasokan pangan hortikultura imbas El Nino yang menyebabkan kemarau lebih panjang dan curah hujan di bawah normal menjadi salah satu pemicunya.
Tekanan harga daging ayam ras diprakirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Harga minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring kenaikan harga CPO global yang didorong peningkatan permintaan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50.
TPID Sumsel memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K. Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir September 2026, telah dilaksanakan lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah, gerakan pangan murah (GPM), dan SPHP di berbagai wilayah Sumsel. Puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga digelar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas mencapai kurang lebih 47,92 ton.
BI Sumsel mencatat total pembelian komoditas bawang merah secara B2B dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton. Komoditas cabai didatangkan dari Kabupaten Magelang sebanyak 38,29 ton untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumsel.
Hingga September 2026, tercatat penambahan MoU Kawasan Antar Daerah (KAD) antara Pemda di Sumsel dengan Pemda Jawa Tengah. Yakni 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk skema Government to Government (G2G). Sementara MoU Business to Business (B2B) sebanyak 4 PKS.
Penguatan ketahanan pangan daerah didorong melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Tahun ini, GSMP resmi ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kolaborasi melibatkan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan. Dukungan diberikan melalui business matching dengan offtaker dan finance matching dengan perbankan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui kredit usaha. Pesantren dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar ketahanan pangan.
Sinergi antar wilayah juga terus dilakukan. Studi tiru TPID Sumsel bersama TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah digelar untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.