SUMATERA SELATAN — Ketua Umum PAL-KOAP Papua Barat, Alex Septinus Wonggor, mengonfirmasi bahwa penyerahan paket pekerjaan tahap awal ini dilakukan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat. Penyerahan tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen Gubernur Dominggus Mandacan untuk membuka akses usaha yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di Bumi Cenderawasih.
Dari total kewajiban pemerintah provinsi sebesar Rp104,4 miliar, realisasi yang sudah masuk ke tangan kontraktor OAP baru sekitar Rp62 miliar. Alex menyebut sisa pembagian selanjutnya akan dijadwalkan pada anggaran perubahan 2026.
“Jadi, tadi yang dikasih Rp62 miliar lebih dan sisanya di anggaran perubahan,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (18/8/2026).
Ia berharap pembagian bertahap ini tetap merata di seluruh anggota asosiasi. “Semoga pembagian ini bisa bermanfaat untuk anggota PAL-KOAP dan akan dibagi merata,” harap Alex.
Pembagian porsi ini bukan tanpa dasar. Dalam rapat kerja bupati se-Papua Barat, telah disepakati pembagian tugas yang jelas: pemerintah provinsi memegang jatah 30 persen, sementara tujuh pemerintah kabupaten—Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama—memiliki kewajiban 70 persen.
Alex menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia meminta para bupati segera merealisasikan porsi masing-masing agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan kontraktor lokal.
“Kewenangan pemerintah kabupaten dalam menjawab 70 persen harus dilakukan karena itu sudah berdasarkan kesepakatan saat raker bupati se-Papua Barat,” tegasnya.
PAL-KOAP mencatat pemerintah provinsi telah menjalankan porsi 30 persen selama beberapa tahun terakhir secara konsisten. Kini, sorotan beralih ke tujuh pemkab yang belum menunjukkan realisasi serupa untuk porsi 70 persen.
“Sudah berjalan beberapa tahun ini pemerintah provinsi sudah menjawab 30 persen. Diharapkan 70 persen tugas kabupaten juga dijalankan,” kata Alex.
Skema pembagian ini menjadi salah satu instrumen kunci dalam pemerataan ekonomi di Papua Barat, khususnya untuk memastikan pengusaha lokal mendapatkan ruang bersaing yang adil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan realisasi provinsi yang masih berjalan, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret tujuh pemkab dalam waktu dekat.