PALEMBANG — Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menilai 13 badan publik di lingkungan Kemenag Sumsel melalui paparan video berdurasi 2 sampai 3 menit. Penilaian menyoroti inovasi layanan informasi yang mudah, cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.
Penguji dalam tahapan ini adalah jajaran komisioner KI Sumsel. Ketua KI Sumsel Haidir Rohimin memimpin bersama Wakil Ketua Muhamad Fathony, Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Hadi Prayogo, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Yoppy Van Houten, dan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Yuliza.
Peserta uji publik terbagi ke dalam tiga kategori. Berikut rinciannya sesuai data Komisi Informasi Sumsel:
Penilaian tidak berhenti pada inovasi layanan informasi. Penguji juga menyoroti komitmen penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik 2025 serta dukungan anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Aspek inklusivitas masuk dalam penilaian melalui ketersediaan sarana dan prasarana layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu menyusui. Dampak internal dan eksternal keterbukaan informasi publik bagi badan publik turut menjadi perhatian.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel Taufiq menegaskan keikutsertaan 13 satker serta kesiapan Satker Kanwil di tahap uji publik menjadi bukti keseriusan jajaran Kemenag Sumsel. Menurutnya, keterbukaan informasi harus diterjemahkan sampai ke level layanan operasional.
"Uji publik ini bukan sekadar pemenuhan tahapan evaluasi, melainkan momentum pembuktian bahwa setiap satker, baik Kanwil, kantor kabupaten/kota, maupun madrasah, mampu menghadirkan layanan informasi yang tertib, responsif, dan akuntabel bagi masyarakat," kata Taufiq sebagai PPID Kanwil Kemenag Sumsel.
Ketua KI Sumsel Haidir Rohimin menekankan tahapan presentasi menjadi ruang pembuktian atas praktik keterbukaan informasi yang telah berjalan setelah proses visitasi. Badan publik diminta menunjukkan kinerja yang berkelanjutan dan berdampak luas.
Pembuktian itu mencakup paparan inovasi, tata kelola anggaran dan pelaporan PPID, ketersediaan fasilitas ramah kelompok rentan, serta dampak nyata yang dirasakan publik. Rangkaian uji publik ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keagamaan dan pendidikan di Sumatera Selatan.