PALEMBANG — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai menyelimuti Kota Palembang memicu kekhawatiran di DPRD setempat. Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli, mendesak pemerintah kota (Pemkot) Palembang untuk tidak menunggu kondisi memburuk sebelum bertindak, terutama dalam melindungi anak-anak dari paparan udara tercemar.
Desakan ini disampaikan Syaiful pada Senin (24/8/2026) menyusul laporan kualitas udara yang terus menurun. Ia menilai pemerintah harus bergerak cepat ketika indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah menunjukkan level tidak sehat.
Syaiful secara khusus meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang menyiapkan protokol khusus untuk sektor pendidikan. Kebijakan belajar dari rumah atau daring dinilai perlu segera diaktifkan jika kondisi udara semakin membahayakan kesehatan siswa.
“Kalau udara semakin menuju kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus membuat kebijakan belajar daring agar anak-anak tidak terpapar asap secara langsung,” ujarnya.
Menurutnya, anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak kabut asap. Aktivitas belajar dan bermain di luar ruangan membuat para siswa berpotensi besar menghirup partikel polutan dalam jumlah banyak.
Selain sektor pendidikan, Syaiful mendorong jajaran fasilitas kesehatan untuk bersiap menghadapi lonjakan pasien gangguan pernapasan. Puskesmas dan rumah sakit di Palembang diminta memastikan ketersediaan obat-obatan serta pasokan oksigen untuk menangani penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Ia juga mengusulkan percepatan penetapan status kedaruratan apabila indeks kualitas udara terus menurun. Distribusi masker ke masyarakat pun harus dipastikan berjalan lancar agar warga bisa melindungi diri saat beraktivitas di luar rumah.
Syaiful menambahkan, sistem pemantauan kualitas udara perlu diperkuat. Informasi mengenai kondisi udara harian harus disampaikan secara transparan dan mudah diakses publik, sehingga warga dapat menentukan langkah perlindungan bagi keluarga masing-masing.
“Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah harus lebih cepat mengambil langkah perlindungan terhadap warga,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif. Strategi pencegahan kebakaran lahan yang berkelanjutan harus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, supaya persoalan asap di Sumatera Selatan tidak terus berulang setiap tahun.