LUBUKLINGGAU — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini menilai potensi besar 9.350 UMKM di kota transit tersebut harus diimbangi dengan penguatan kapasitas usaha. Ia menekankan bahwa bantuan modal saja tidak cukup untuk membuat usaha mikro naik kelas secara berkelanjutan.
Menurut Fauzi, pemahaman pelaku usaha terhadap sistem pembayaran menjadi kunci utama. Workshop yang digelar bersama BSBI ini secara khusus membahas mekanisme transaksi Bank Indonesia, mulai dari tunai, nontunai, hingga penggunaan QRIS.
Fauzi menilai sistem pembayaran digital memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Selain transaksi menjadi lebih praktis, pembayaran nontunai juga meminimalkan risiko peredaran uang palsu dan kehilangan uang tunai.
"Bagaimana pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 9.350 ini bisa memahami proses sistem pembayaran," kata Fauzi dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Ia mengingatkan agar edukasi sistem pembayaran digital tidak berhenti pada kegiatan workshop semata. Sosialisasi dinilai harus terus berlanjut hingga menjangkau pelaku UMKM di tingkat bawah.
Politisi Fraksi NasDem itu menegaskan bahwa pendampingan dan pelatihan jauh lebih penting daripada sekadar suntikan modal. Menurutnya, pelaku usaha perlu dibekali ilmu pengelolaan usaha, pemasaran, teknologi digital, dan literasi keuangan.
"Jangan sampai ketika ada bantuan, UMKM berkembang dan ketika bantuan tidak ada kemudian menurun. Ini harus kita kelola dengan baik," tegasnya.
Fauzi meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kota, Dinas Koperasi dan UMKM, camat, hingga lurah, ikut terlibat dalam pembinaan berkelanjutan.
Posisi Lubuklinggau sebagai kota transit dan salah satu pintu gerbang ekonomi di wilayah sekitarnya dinilai menjadi peluang besar bagi perkembangan UMKM. Namun, Fauzi mengingatkan bahwa peningkatan kelas usaha tidak bisa dilakukan secara instan.
"UMKM harus dibina dan disosialisasikan dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Ia menambahkan, pembinaan harus dilakukan secara bertahap dari skala kecil, menengah, hingga mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Proses ini membutuhkan pelatihan dan pendampingan, bukan hanya mengandalkan bantuan yang sifatnya konsumtif.
"UMKM harus naik kelas bukan secara otodidak dan hanya mengandalkan bantuan yang sifatnya konsumtif. Harus ada pelatihan, pendampingan dan pembinaan secara bertahap," pungkas Fauzi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat, Ketua BSBI Muhammad Nawir Messi, Anggota BSBI Marwanto Harjowiryono dan Piter Abdullah, serta sejumlah kepala OPD Pemkot Lubuklinggau.