PALEMBANG — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan berhasil meredam gejolak harga di tengah gempuran musim kemarau dan peningkatan konsumsi tahun ajaran baru. Data resmi mencatat deflasi bulanan terjadi pada Juli 2026, berbanding terbalik dengan inflasi 0,36 persen (mtm) yang terjadi pada Juni 2026.
Dengan hasil ini, inflasi tahunan Sumatera Selatan turun ke level 2,50 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,89 persen. Capaian ini juga berada di bawah tren nasional yang tercatat sebesar 2,88 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyebut penurunan harga didorong oleh melimpahnya pasokan komoditas hortikultura. Masa panen di sejumlah sentra produksi sepanjang pertengahan hingga akhir Juli 2026 meningkatkan jumlah pasokan di pasaran.
“Secara bulanan, deflasi terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama, antara lain bawang merah (0,17%), emas perhiasan (0,16%), cabai merah (0,08%), cabai rawit (0,03%), dan tomat (0,03%),” ujarnya di Palembang, Selasa (4/8/2026).
Penurunan harga emas disebutnya terjadi seiring membaiknya sentimen global yang mendorong penyesuaian harga di pasar domestik.
Meski berhasil mencetak deflasi, tekanan inflasi masih mengintai. Bambang menjelaskan, kembalinya beroperasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dimulainya tahun ajaran baru meningkatkan permintaan bahan pangan seperti beras dan bawang putih, sekaligus mendorong konsumsi kelompok pendidikan.
Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi pada Agustus 2026 akan cenderung meningkat. Momentum HUT Kemerdekaan RI ke-81 berpotensi mengerek konsumsi masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan dan jasa.
“Tekanan inflasi juga dapat dipengaruhi dampak kondisi musim kemarau yang diprakirakan lebih kering, dengan curah hujan rendah yang berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas hortikultura,” imbuhnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan mengerahkan strategi berbasis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Juli 2026, lebih dari 381 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP telah dilaksanakan di berbagai wilayah.
Upaya stabilisasi diperkuat dengan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. BI Sumsel mencatat telah memfasilitasi subsidi sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama, dengan total berat mencapai kurang lebih 47,92 ton.
Selain itu, pembelian komoditas secara business-to-business (B2B) juga dilakukan untuk menambah pasokan, antara lain 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat dan 3,68 ton cabai dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Ketahanan pangan jangka panjang juga diperkuat melalui perluasan kerja sama antar pemerintah daerah. Hingga Juli 2026, telah ditambahkan 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda di Sumatera Selatan dengan Pemda Jawa Tengah untuk skema government-to-government (G2G).
Di sisi lain, program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP. Program ini mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan melibatkan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
“Pesantren dianggap memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar ketahanan pangan,” kata Bambang. Dukungan difasilitasi melalui business matching dengan offtaker dan finance matching dengan perbankan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui kredit usaha.