PALEMBANG — Wakil Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan, M. Reza Fajri, S.Psi, serta Adv. Selamat Widadi, SH., MH mendampingi Conie dalam kunjungan di ruang kerja Kepala BKD Provinsi Sumsel. Pertemuan menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan dan membangun komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Mengapa BKD Sumsel Menyambut Baik Kunjungan Praktisi Hukum?
Ismail Fahmi menyebut komunikasi antara instansi pemerintah dan praktisi hukum merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut dia, urusan kepegawaian menuntut pemahaman regulasi yang baik agar setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan.
“Penguatan pemahaman hukum merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, komunikasi serta pertukaran pandangan dengan kalangan praktisi hukum menjadi salah satu hal yang positif,” ujar Kepala BKD Sumsel H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
Ia berharap sinergi itu memperkuat pemahaman aspek hukum dalam tugas pemerintahan. Tujuannya, birokrasi yang menjunjung integritas, kedisiplinan, kepastian hukum, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Praktisi Hukum Tak Hanya Menangani Perkara, Juga Memberi Edukasi
Conie Pania Putri menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bagian dari upaya membangun komunikasi, memperluas jaringan kemitraan, dan memperkuat kolaborasi dengan unsur pemerintahan daerah. Peran praktisi hukum, kata dia, tidak berhenti pada penanganan persoalan hukum, tetapi mencakup edukasi, konsultasi, pendampingan, dan peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
“Kami memandang bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan praktisi hukum sangat penting untuk terus dibangun. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang saling mendukung, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum, mendorong kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Direktur Kantor Hukum Dr. Conie Pania Putri, SH., MH.
Conie juga menegaskan Kantor Hukum CPP dan Rekan terbuka menjalin kemitraan profesional dengan berbagai unsur kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat. Kemitraan itu, menurut dia, berjalan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kesadaran Hukum sebagai Tanggung Jawab Bersama
Menurut Conie, kesadaran hukum tidak cukup dibangun lewat penegakan hukum. Langkah pencegahan berupa edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta cara memperoleh perlindungan hukum.
Reza Fajri menambahkan, komunikasi lintas kelembagaan penting untuk memperkuat kepercayaan dan membuka kolaborasi yang berkelanjutan. Ia menyebut hubungan baik dari kunjungan tersebut dapat menjadi awal kemitraan strategis, terutama untuk edukasi hukum, peningkatan literasi hukum, dan perluasan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan antara BKD Provinsi Sumsel dengan Kantor Hukum CPP dan Rekan dapat terus terjalin dengan baik, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pemerintahan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tandas Wakil Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan, M. Reza Fajri, S.Psi.