PALEMBANG — Desakan itu disampaikan Andreas usai membesuk para korban di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Rabu (14/10/2026). Ia menilai insiden di Mapolda Sumsel meninggalkan sejumlah persoalan hukum yang harus segera diurai.
Menurut Andreas, penyelidikan tidak cukup berhenti pada laporan korban. Polisi diminta menelusuri kronologi, memeriksa saksi, dan mengumpulkan bukti relevan untuk menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab.
"Pengusutan dugaan kekerasan ini harus menjadi PR pertama bagi Kapolda Sumsel yang baru. Telusuri kronologi, periksa saksi dan bukti, serta ungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan," tegas Andreas.
Enam Mahasiswa Luka, Dua Jurnalis Dilaporkan Jadi Korban Pengeroyokan
Data yang dihimpun menyebutkan enam mahasiswa mengalami luka-luka dalam aksi di depan Mapolda Sumsel. Dua jurnalis media lokal juga dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan.
Di sisi lain, sejumlah personel kepolisian turut dilaporkan mengalami cedera. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah personel yang terluka maupun kronologi lengkap insiden tersebut.
Andreas menegaskan, seluruh laporan terkait insiden itu harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang cermat. Pemeriksaan mencakup kronologi kejadian, keterangan saksi, serta bukti-bukti yang relevan.
Penyampaian Pendapat dan Tugas Jurnalis Dilindungi Undang-Undang
Legislator PDI Perjuangan itu menekankan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Jurnalis yang menjalankan tugas peliputan juga harus memperoleh perlindungan agar dapat bekerja tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Karena itu, Andreas meminta Polda Sumsel menangani perkara tersebut secara objektif dan tanpa tebang pilih. Penegakan hukum, katanya, harus berlandaskan fakta dan bukti, bukan asumsi atau penilaian sepihak.
Apabila hasil penyelidikan menemukan bukti pelanggaran hukum, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Andreas menilai keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus penting untuk menjaga kepercayaan publik. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan aparat dalam mengusut insiden tersebut.
Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi terhadap pola pengamanan unjuk rasa di Sumatera Selatan. Evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pengamanan berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjamin keselamatan peserta aksi, jurnalis, dan petugas di lapangan.
"Penegakan hukum harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi, jurnalis berhak menjalankan tugasnya, dan setiap dugaan kekerasan harus diusut secara transparan serta dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.
Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumsel mengenai langkah penyelidikan yang akan ditempuh atas insiden di Mapolda Sumsel.
