PALEMBANG — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi di Sumatera Selatan tercatat paling tinggi dibanding kelompok pendidikan lainnya, mencapai 7,19 persen berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026. Angka ini berbanding terbalik dengan TPT provinsi yang hanya 3,60 persen, sekaligus menjadi sinyal adanya ketimpangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merespons dengan memperkuat program sertifikasi tenaga kerja serta layanan informasi dan penempatan kerja.
PALEMBANG — Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan menunjukkan fenomena yang kerap dianggap paradoks: semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula angka penganggurannya. Pada Mei 2026, TPT penduduk berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 mencapai 7,19 persen, sementara rata-rata TPT provinsi hanya 3,60 persen.
Kondisi ini tidak lantas dimaknai bahwa ijazah tinggi menjadi penghalang untuk bekerja. Justru, angka tersebut membuka ruang evaluasi besar bagi pemerintah daerah dalam mempertemukan lulusan dengan dunia usaha.
Bukan Sekadar Ijazah, Tapi Kompetensi yang Dicari Industri
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan, Indra Bangsawan, menegaskan bahwa penguatan keterhubungan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha menjadi kunci utama. "Penguatan keterhubungan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha menjadi penting agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," katanya di Palembang, Kamis.
Pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri. Disnakertrans terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lain untuk merancang kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.
Strategi Pemprov Sumsel: Sertifikasi dan Layanan Penempatan Kerja
Ada dua instrumen utama yang digenjot untuk menekan angka pengangguran terdidik ini. Pertama, peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi tenaga kerja. Kedua, penguatan layanan informasi dan penempatan tenaga kerja agar lulusan lebih mudah terhubung dengan lowongan yang sesuai.
Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan struktural: dunia industri kerap mengeluhkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan teknis di lapangan.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Serapan Tenaga Kerja
Indra Bangsawan menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan ke depan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Yang lebih fundamental adalah bagaimana struktur ekonomi daerah mampu menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi.
"Yang terpenting bukan hanya berapa banyak tenaga kerja yang terserap, tetapi juga bagaimana struktur perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Sumatera Selatan mampu menyediakan semakin banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi," ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan pergeseran arah kebijakan: dari sekadar mengejar kuantitas penyerapan tenaga kerja menjadi fokus pada kualitas dan produktivitas. Dengan begitu, lulusan perguruan tinggi di Sumsel diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.
