PALEMBANG — Pemkot Palembang tidak hanya mendata aset milik pemerintah. Camat dan lurah juga diminta membangun komunikasi dengan pemilik lahan pribadi yang selama ini terbengkalai atau tidak dimanfaatkan.
Pendekatan itu membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan pemilik lahan. Skema yang ditawarkan bersifat saling menguntungkan, sehingga lahan yang tidak produktif bisa diubah menjadi kegiatan ekonomi masyarakat.
Dua Minggu untuk Inventarisasi Lahan
Isnaini memberikan waktu dua minggu kepada seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menyusun laporan potensi lahan di wilayah masing-masing. Laporan itu nantinya disampaikan ke Bagian Perekonomian Setda Kota Palembang.
Data yang dikumpulkan harus sistematis. Setiap laporan wajib mencakup lokasi lahan, potensi pengembangan, serta dukungan atau kebijakan yang diperlukan dari pemkot.
Verifikasi Ketat Sebelum Lahan Digarap
Seluruh usulan dari kecamatan akan diverifikasi dan dievaluasi. Pemkot memastikan lahan yang dipilih benar-benar layak dikembangkan dan memiliki prospek meningkatkan aktivitas ekonomi warga.
“Pemanfaatan lahan tidak hanya sekadar membuka ruang baru, tetapi harus memiliki konsep yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Isnaini dalam rapat tersebut.
Setiap Wilayah Punya Karakter Berbeda
Isnaini menekankan bahwa setiap kelurahan memiliki karakter dan peluang yang berbeda. Karena itu, pemetaan harus dilakukan secara menyeluruh agar potensi masing-masing wilayah bisa dioptimalkan.
“Melalui koordinasi ini, kita ingin mengetahui potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Target: Menekan Jumlah Lahan Tidur
Program pemetaan dan optimalisasi ini diharapkan bisa menekan keberadaan lahan tidur di Palembang. Selain itu, pemkot menargetkan lahirnya lapangan usaha baru, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penguatan kemandirian ekonomi berbasis wilayah di setiap kelurahan.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Palembang. Mereka diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan inventarisasi lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.
