PALEMBANG — Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan status UHC yang berkualitas. Hal ini disampaikannya dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN di Palembang, Senin.
Perusahaan Wajib Daftarkan Karyawan demi Cakupan Lebih Luas
Fenty mendorong optimalisasi penerapan surat edaran yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan bagi para pekerja berjalan lebih efektif.
"Kami ingin memastikan tidak ada lagi pekerja yang tidak tercover jaminan kesehatan," ujar Fenty.
Bagaimana Skema Gotong Royong JKN Bekerja?
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang, Muhammad Fakhriza, menjelaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong. Dalam skema ini, peserta yang sehat dan rutin membayar iuran turut membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta lain yang membutuhkan.
Ia memberikan ilustrasi bahwa satu peserta yang menjalani terapi cuci darah bisa mendapatkan manfaat dari iuran sekitar 110 peserta lain yang sehat dan aktif membayar. "Skema ini menunjukkan JKN bukan hanya meningkatkan derajat kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial dan penggerak ekonomi berkelanjutan," kata Fakhriza.
Strategi Kolaborasi Lintas Sektor untuk Jaga Status UHC
Untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta, BPJS Kesehatan Palembang mengandalkan penguatan sinergi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
Forum komunikasi tersebut menjadi ajang bagi Pemkot Palembang dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat koordinasi. Tujuannya jelas: menjaga status UHC yang sudah diraih sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga Palembang.
