Palembang, pusat ekonomi Sumatera Selatan, mencatatkan angka UMK tertinggi di provinsi ini. Perbedaan sektor usaha—dari perkebunan sawit di Musi Banyuasin hingga industri manufaktur di Palembang—menciptakan rentang upah yang cukup lebar antara satu daerah dengan daerah lain.
Pekerja dan pengusaha sama-sama butuh acuan jelas. Data resmi dari Dinas Tenaga Kerja Sumsel dan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi dasar utama. Berikut rincian UMK 2025 di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.
Daftar UMK Sumatera Selatan 2025 per Kabupaten dan Kota
Penetapan UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Kenaikan rata-rata tahun ini berkisar 6-7 persen dari tahun sebelumnya, sesuai formula yang diatur pemerintah pusat.
Berikut nominal UMK tertinggi hingga terendah di Sumsel:
- Kota Palembang — Rp3.927.000
- Kabupaten Muara Enim — Rp3.720.000
- Kabupaten Musi Banyuasin — Rp3.685.000
- Kabupaten Banyuasin — Rp3.620.000
- Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) — Rp3.580.000
- Kota Lubuklinggau — Rp3.540.000
- Kota Prabumulih — Rp3.500.000
- Kabupaten Ogan Ilir — Rp3.470.000
- Kabupaten Lahat — Rp3.440.000
- Kota Pagar Alam — Rp3.400.000
- Kabupaten Musi Rawas — Rp3.380.000
- Kabupaten Empat Lawang — Rp3.350.000
- Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) — Rp3.320.000
- Kabupaten OKU Selatan — Rp3.290.000
- Kabupaten OKU Timur — Rp3.270.000
- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) — Rp3.250.000
- Kabupaten Musi Rawas Utara — Rp3.220.000
Angka di atas berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan yang mampu membayar di atas UMK harus menetapkan struktur skala upah sesuai kesepakatan bersama serikat pekerja.
Faktor Penentu Besaran UMK di Sumsel
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi variabel utama dalam formula penghitungan. Kabupaten dengan sektor industri besar seperti Muara Enim (tambang dan perkebunan) cenderung memiliki UMK lebih tinggi.
Sebaliknya, daerah berbasis pertanian tradisional seperti Musi Rawas Utara atau OKU Selatan mencatat angka lebih rendah. Kondisi infrastruktur dan akses pasar juga ikut memengaruhi kemampuan bayar perusahaan.
Dampak UMK bagi Pekerja dan Pengusaha
Bagi pekerja, UMK menjadi jaring pengaman. Tapi perlu diingat: UMK bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Tunjangan, jam kerja, dan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan) sama pentingnya.
Pengusaha, terutama UMKM di Palembang dan sekitarnya, kerap mengeluhkan beban upah. Alternatifnya: sistem upah berbasis produktivitas atau kerja borongan, selama tidak melanggar aturan pengupahan.
Cara Cek UMK Terbaru dan Mengajukan Keberatan
Data resmi bisa diakses melalui website Dinas Tenaga Kerja Sumsel atau aplikasi SiKERJA. Jika ada ketidaksesuaian, pekerja bisa melapor ke pos pengaduan di kantor Disnaker setempat.
Proses pengajuan keberatan harus dilengkapi bukti—slip gaji, surat perjanjian kerja, atau dokumen lain. Pemerintah provinsi akan melakukan mediasi antara pengusaha dan pekerja.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apa beda UMR dan UMK?
UMR adalah istilah lama. Sekarang resmi disebut UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMR mengacu pada tingkat provinsi, sementara UMK spesifik per daerah.
2. Apakah UMK Sumsel 2025 naik dari tahun sebelumnya?
Ya, rata-rata naik 6-7 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Muara Enim dan Palembang.
3. Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Itu melanggar PP 51/2023. Pekerja bisa melapor ke Disnaker setempat. Sanksi administratif menanti pengusaha nakal.
4. Apakah UMK berlaku untuk semua sektor?
Tidak. Beberapa sektor seperti perikanan tangkap dan pertanian rakyat punya aturan sendiri. Tapi mayoritas sektor formal wajib patuh.
5. Di mana lokasi Disnaker Sumsel?
Kantor utama di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Setiap kabupaten juga punya kantor Disnaker di pusat kota.
Data UMK ini bisa berubah jika ada kebijakan baru dari pemerintah pusat atau provinsi. Pantau terus pengumuman resmi dari Disnaker Sumsel. Jangan ragu konsultasi ke ahli hukum ketenagakerjaan jika ada sengketa upah.
