SUMATERA SELATAN — Kementerian Sosial menyalurkan PKH tahap 4 tahun 2026 untuk periode Oktober–Desember, tetapi hingga 6 November 2026 belum ada tanggal pencairan serentak yang diumumkan resmi. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya masih tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu memeriksa status kepesertaan lewat NIK KTP, karena perubahan status di SIKS-NG belum tentu berarti dana sudah masuk rekening.
Waktu pencairan antarwilayah bisa berbeda. Proses administrasi, verifikasi data, dan kesiapan lembaga penyalur membuat jadwal di satu daerah tidak otomatis berlaku di daerah lain.
Nominal PKH tidak seragam untuk setiap keluarga. Besarannya ditentukan oleh komponen anggota keluarga yang memenuhi ketentuan program, mencakup ibu hamil, anak usia dini, peserta didik, lanjut usia, penyandang disabilitas berat, serta kategori khusus lain.
Sebagai gambaran, komponen siswa SD memperoleh Rp225.000 per tahap, sementara siswa SMA mendapat Rp500.000. Komponen ibu hamil dan anak usia dini masing-masing Rp750.000 setiap tahap, atau Rp3 juta dalam satu tahun.
Jumlah yang diterima satu keluarga bisa berbeda dari keluarga lain, bergantung pada komposisi anggota yang masuk kriteria dan ketentuan penghitungan PKH.
Penentuan penerima mengacu pada kondisi sosial ekonomi keluarga dan komponen penerima yang ditetapkan pemerintah. Data sasaran bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang juga menjadi dasar pencarian pada layanan Cek Bansos.
Masyarakat dapat memeriksa kepesertaan secara mandiri melalui layanan Cek Bansos Kemensos dengan NIK 16 digit sesuai KTP. Berikut langkahnya:
Status kepesertaan yang tercatat tidak selalu berarti dana periode berjalan sudah diterima. Untuk memastikan pencairan, KPM dapat mengecek saldo rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau menanyakan langsung ke pendamping sosial dan lembaga penyalur.
Sejumlah pemberitaan memperkirakan penyaluran berlangsung pada pertengahan hingga akhir November 2026, termasuk rentang 15–30 November. Perkiraan itu bukan jadwal resmi yang ditetapkan Kemensos, sehingga masyarakat belum bisa memastikan satu tanggal berlaku untuk semua penerima.
Laporan yang mengacu pada pemantauan SIKS-NG per 2 November 2026 menyebut sebagian data penerima telah memasuki tahapan Surat Perintah Membayar (SPM). Tahapan itu belum final: setelah SPM masih ada proses lanjutan hingga bank penyalur melakukan pemindahbukuan ke rekening penerima.
Proses administrasi tidak berjalan serempak antarwilayah. Sebagian rekening masih dalam verifikasi ketika penerima di daerah lain sudah melewati tahapan tersebut. KPM yang belum menerima bantuan pada awal November tidak serta-merta dinyatakan gagal mendapat PKH tahap 4.
Pencairan dilakukan melalui bank penyalur maupun PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku bagi masing-masing penerima. KPM perlu membedakan tiga hal: status kepesertaan, keberhasilan verifikasi rekening, dan realisasi pencairan dana.
KPM yang menemui kendala data atau pencairan dapat menghubungi pendamping sosial setempat dan kanal pengaduan resmi Kemensos. Informasi lengkap soal jadwal dan mekanisme penyaluran dapat diakses melalui laman resmi Kemensos serta aplikasi Cek Bansos.
Waspadai pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan uang. Proses PKH tidak memungut biaya dan tidak memerlukan calo. Nominal, syarat, dan jadwal yang tidak tercantum di kanal resmi sebaiknya tidak dijadikan pegangan.