OGAN ILIR — Kedatangan Kajati Sumsel Nurcahyo J.M. ke Kantor Kejari Ogan Ilir menjadi forum pertama bagi jajaran penegak hukum dan pemerintah kabupaten untuk menyamakan persepsi soal pengawasan program daerah. Turut menyambut kedatangan Kajati, Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, S.H., M.H., bersama unsur Forkopimda setempat.
Pertemuan berlangsung di kantor Kejari Ogan Ilir. Agenda utamanya memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan dan pemerintah daerah, bukan sekadar kunjungan protokoler.
Ardani menilai sinergi kedua lembaga menentukan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, program pembangunan perlu landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Koordinasi dan komunikasi yang baik antarlembaga sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ardani dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berharap koordinasi rutin dengan kejaksaan mampu menekan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan program. Dampaknya diharapkan terasa langsung pada ketertiban administrasi proyek dan layanan publik.
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Arif Syafriyanto menegaskan pentingnya hubungan kelembagaan yang solid antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan di sela kunjungan Kajati Sumsel ke kantornya.
Bagi Kejari Ogan Ilir, kedekatan dengan pemda dibutuhkan agar fungsi pendampingan hukum berjalan sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat masalah muncul. Jalur komunikasi yang terbuka memungkinkan jajaran kejaksaan memberi masukan sebelum kebijakan atau kontrak proyek ditandatangani.
Kunjungan kerja Kajati Sumsel ini menempatkan pengawasan hukum sebagai bagian dari rutinitas pemerintahan daerah Ogan Ilir. Pemkab dan Kejari sepakat memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tertib dan bermanfaat bagi warga.
Ardani juga menyoroti perlunya komunikasi intensif antarlembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, koordinasi yang rapi meminimalkan risiko kesalahan prosedur dalam pengelolaan anggaran dan program.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Kejari Ogan Ilir akan menindaklanjuti pertemuan ini melalui koordinasi berkelanjutan. Fokusnya memastikan setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus menjaga transparansi pelaksanaannya di lapangan.