PALEMBANG — Ketua Umum Kadin Sumsel, H. Affandi Udji, menegaskan bahwa target pertumbuhan 6 persen memerlukan peta jalan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor. Pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini tercatat 5,32 persen, dan angka itu dinilai sebagai fondasi yang cukup kuat untuk melangkah lebih jauh.
Rapimprov tahun ini berlangsung di tengah pembahasan RUU tentang Kadin dalam Prolegnas 2026. Affandi menilai penguatan kelembagaan lewat regulasi tersebut krusial untuk memperluas mandat Kadin daerah, mulai dari keterlibatan dalam kebijakan fiskal, integrasi dengan Nomor Induk Berusaha, hingga pemberdayaan UMKM.
"Pertumbuhan 5,32 persen adalah fondasi yang baik, namun untuk mencapai 6 persen, kita perlu perjuangan bersama. Ini bukan sekadar slogan. Kita akan membentuk indikator evaluasi bertahap yang melibatkan semua elemen," ujar Affandi.
Kadin Sumsel mendesak agar kewenangan perizinan usaha dikembalikan ke daerah. Fokusnya sektor industri berbasis sumber daya alam dan aset tetap, yang selama ini dinilai terhambat sentralisasi dan tumpang tindih regulasi.
Kadin berkomitmen mendorong kajian hukum agar regulasi lebih ramah terhadap pelaku usaha lokal. Langkah ini diharapkan mempercepat kemudahan berusaha di daerah.
Sebagai bagian dari program kerja nasional, Kadin Sumsel memfokuskan pengembangan nilai tambah pada komoditas kopi dan kakao. Inisiasi swasta dalam rantai pasok kedua komoditas dinilai berpotensi besar meningkatkan ekspor dan pendapatan petani.
Sejalan dengan amanat RUU Kadin, akan didorong pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan sistem informasi terintegrasi. Tujuannya menciptakan iklim investasi yang aman dan pasti bagi investor.
Pembukaan Rapimprov dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum DPP Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Di lokasi hadir sejumlah pejabat kunci Pemprov Sumsel, termasuk Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian Sumsel.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Apriyadi Mahmud, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kadin. Menurutnya, menembus angka 6 persen memerlukan terobosan baru meski pertumbuhan saat ini sudah solid.
"Kami dari Pemprov Sumsel mendukung penuh langkah dunia usaha. Jika pertumbuhan bisa mencapai 6 persen, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perputaran ekonomi yang lebih cepat dan pembukaan lapangan kerja," kata Apriyadi.
Pemprov Sumsel menyatakan siap bersinergi menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi kondusif, sebagaimana tuntutan utama kalangan pengusaha.
Hasil Rapimprov 2026 akan diformulasikan menjadi dokumen kebijakan resmi untuk diserahkan kepada Pemprov Sumsel. Dokumen yang sama juga menjadi bahan advokasi DPP Kadin Indonesia dalam pembahasan RUU Kadin di tingkat nasional.
"Mari kita satukan kerja nyata. Dengan dukungan regulasi yang tepat dari pemerintah dan eksekusi yang disiplin dari dunia usaha, target 6 persen bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah wujud kejayaan ekonomi Sumatera Selatan," tegas Affandi.