Selain kasus penyalahgunaan BBM, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel bersama Polres jajaran mengungkap 11 perkara illegal refinery. Polisi menangkap 13 tersangka dan menyita sekitar 125.320 liter minyak hasil penyulingan ilegal. Pengungkapan ini menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap praktik penyulingan minyak mentah tanpa izin yang marak di Sumatera Selatan.
Dalam konferensi pers di UPPKB Kertapati, Palembang, Senin (27/7/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menegaskan pemberantasan mafia migas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum. "Tujuan kami memutus mata rantai ekonomi ilegal yang merugikan negara, mengganggu distribusi energi, serta menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan," ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, perwakilan SKK Migas, PT Pertamina Patria Niaga, serta jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan sinergi menjaga ketahanan energi nasional. Kapolda mendorong masyarakat beralih ke pengelolaan migas legal melalui koperasi dan BUMD sebagai solusi jangka panjang menggantikan praktik ilegal.
Praktik illegal drilling dan illegal refinery merugikan keuangan negara dari sektor pajak dan royalti. Minyak ilegal kerap dijual lebih murah, mematikan usaha legal, serta menimbulkan risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan. Polda Sumsel berkomitmen menindak tegas jaringan ini sebagai bagian dari Program Presisi Polri.